Kadir Halid Desak Dinas Terkait Selesaikan Kajian Banjir Di Sulsel
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, H.A Kadir Halid
PABICARA.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menyoroti penanganan banjir di daerah ini. Ia pun meminta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang untuk segera menuntaskan penanganan masalah tersebut.
"Tadi, sorotan teman-teman terkait banjir. Jika ada kajian, maka kajiannya harus tuntas. Misalnya, di Makassar, perhatian utama adalah banjir di Kecamatan Manggala dan Panakkukang, khususnya di area Petterani, depan Kantor Gubernur," ungkapnya kepada awak media, Selasa (21/1/2025).
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meminimalkan kejadian serupa di masa mendatang. Pasalnya, beberapa daerah di Sulawesi Selatan sering mengalami kebanjiran saat musim penghujan.
"Sebut saja daerah di Makassar, Jeneponto, Barru, dan Pangkep," tuturnya, yang merupakan legislator dari Partai Golkar.
Karena saat ini statusnya masih sebatas kajian, anggaran yang tersedia pun di bawah Rp1 miliar.
"Anggaran ini bukan untuk fisik, tapi untuk kajian," kata Kadir Halid.
Sistem Penyediaan Air Minum
Sementara itu, untuk persoalan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Kadir menyebutkan ada kewenangan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk provinsi, tahun ini anggarannya mencapai Rp114 miliar.
"Untuk tahun ini ada Rp114 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pengolahan air dari pusat ke distribusi jaringan," sebut Kadir Halid.
Kadir Halid juga mengungkapkan bahwa fasilitas penyediaan air minum telah dibangun di Gowa dengan menggunakan anggaran pusat, dan progresnya telah mencapai 90 persen.
"Anggaran tahun ini akan digunakan untuk distribusi jaringan air dari fasilitas di Gowa ke kabupaten/kota, yang melayani Gowa, Maros, dan Makassar," tandasnya. (*)
