Evaluasi Desk Penindakan, Menko Polkam Djamari Chaniago Siap Revitalisasi Organisasi
PABICARA.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mulai bergerak cepat sejak resmi menjabat. Dalam rapat perdananya bersama para deputi Kemenko Polkam, Rabu (17/9/2025), Djamari langsung mengevaluasi berbagai desk penindakan warisan Menko Polkam sebelumnya, Budi Gunawan.
"Salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam itu adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu diperkuat," ujar Djamari kepada wartawan seusai rapat, Rabu malam.
Evaluasi itu mencakup berbagai desk strategis yang selama ini menjadi ujung tombak koordinasi dan penindakan sejumlah isu nasional. Di era Budi Gunawan, Kemenko Polkam membentuk sejumlah desk khusus seperti desk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, desk antikorupsi, hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).
Seluruh desk itu bersifat lintas sektor, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta aktif melakukan tindakan mulai dari penegakan hukum, penyitaan barang ilegal, hingga penanggulangan bencana.
Meski mengapresiasi kontribusi desk-desk tersebut, Djamari belum memastikan apakah akan melanjutkan model serupa dalam kepemimpinannya. "Kita melihat semua desk itu memberikan kontribusi yang baik untuk negara, tapi apakah nanti kita adopsi atau tidak, itu masih dalam pertimbangan," katanya.
Tak hanya mengevaluasi model koordinasi penindakan, Djamari juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan perombakan internal. Ia menilai perlu ada penyegaran organisasi demi memperkuat peran Kemenko Polkam dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
"Kami sedang merancang revitalisasi organisasi Kemenko Polkam untuk meningkatkan efektivitas kerja. Tapi konsepnya belum bisa saya jelaskan secara rinci saat ini," ungkap Djamari.
Langkah cepat ini menjadi sinyal bahwa Menko Djamari ingin mengembalikan posisi Kemenko Polkam sebagai pusat kendali isu-isu strategis nasional yang tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga eksekutif dalam beberapa penindakan.
Apakah model desk akan ditinggalkan atau justru diperkuat? Semua masih terbuka. Yang pasti, publik menanti wajah baru Kemenko Polkam di bawah kepemimpinan Jenderal purnawirawan ini. (*)
